227 Kepala Daerah Tersangkut Kasus Korupsi, Kemendagri Dorong Maluku dan Maluku Utara Perkuat Integritas

oleh -34 Dilihat
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, saat mewakili Mendagri dalam kegiatan Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Kamis (19/11/2026).

Kastorius menegaskan, penandatanganan pakta integritas tidak boleh berhenti sebagai dokumen formalitas, tetapi harus tercermin dalam tindakan dan keputusan penyelenggara pemerintahan.

“Komitmen bersama yang hari ini ditandatangani tidak boleh berhenti pada penandatanganan. Komitmen itu harus terlihat dalam tindakan, keputusan, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan pencegahan korupsi tidak diukur dari banyaknya kegiatan atau forum yang diselenggarakan, melainkan dari perbaikan tata kelola, penurunan risiko penyimpangan, penyelesaian akar persoalan, serta pemulihan kerugian negara.

Dalam kesempatan itu, Kastorius juga mengingatkan pentingnya peran DPRD melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Setiap alokasi APBD harus disusun secara transparan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, kualitas kepemimpinan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pencegahan korupsi. Pemimpin daerah harus berani membuka proses pemerintahan, menerima pengawasan, serta mengendalikan potensi konflik kepentingan.

Baca Juga  Bahas Penanganan Bencana di Maluku, Kepala BNPB Terima Anggota DPR Alimudin Kolatlena

“Pemimpin harus berani membuka proses, menerima pengawasan, dan mengendalikan konflik kepentingan. Mari pastikan setiap rupiah APBD menghasilkan manfaat bagi rakyat,” pungkas Kastorius.

No More Posts Available.

No more pages to load.