Sebanyak 11 kabupaten/kota di Maluku disebut perlu mendapat perhatian dalam skema pembiayaan tersebut. DPRD juga mengingatkan agar penggunaan pinjaman daerah tetap mengikuti ketentuan dan standar operasional prosedur yang berlaku.
Dalam konteks itu, sorotan Oersipuny menambah perdebatan mengenai bagaimana program yang dibiayai pinjaman daerah dibagi antardaerah.
Sementara itu, pernyataan mengenai adanya ketimpangan distribusi anggaran merupakan bagian dari pandangan dan kritik politik Oersipuny. Penilaian mengenai apakah suatu daerah benar-benar tidak memperoleh alokasi, serta alasan teknis di balik penetapan program, tetap memerlukan penjelasan resmi dari Pemerintah Provinsi Maluku dan DPRD Maluku.
Bagi Oersipuny, keterbukaan mengenai daftar program, lokasi kegiatan, sumber pembiayaan, serta indikator penentuannya menjadi penting agar pembahasan APBD-P 2026 dapat dipahami publik secara lebih utuh.
(Maichel Koipuy)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com











