IMM Maluku Utara Desak Pempus Transparan Soal Denda Rp500 Miliar PT Karya Wijaya di Pulau Gebe

oleh -7 Dilihat
Ketua Umum DPD IMM Maluku Utara M. Taufan Baba, mengatakan penegakan hukum di sektor pertambangan tidak boleh berhenti sebatas pemberian sanksi administratif tanpa memastikan adanya penyelesaian dan pemulihan lingkungan.

Porostimur.com, Ternate – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Maluku Utara mendesak pemerintah pusat mengambil langkah tegas terhadap berbagai persoalan hukum dan lingkungan yang menyeret perusahaan tambang nikel PT Karya Wijaya di Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah.

Desakan tersebut menyusul belum jelasnya tindak lanjut sejumlah sanksi administratif dan temuan lembaga pengawas negara terhadap perusahaan yang diketahui memiliki afiliasi kepemilikan saham dengan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos.

IMM menilai, penanganan berbagai persoalan tersebut belum disertai keterbukaan informasi yang memadai, terutama menyangkut pelaksanaan sanksi administratif, pemenuhan kewajiban lingkungan, hingga kepastian pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di Pulau Gebe.

Ketua Umum DPD IMM Maluku Utara M. Taufan Baba, mengatakan penegakan hukum di sektor pertambangan tidak boleh berhenti sebatas pemberian sanksi administratif tanpa memastikan adanya penyelesaian dan pemulihan lingkungan.

“Masyarakat Maluku Utara berhak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan ekologis. Sejumlah persoalan krusial menyangkut PT Karya Wijaya di Pulau Gebe seolah berjalan di tempat tanpa ada keterbukaan informasi kepada publik,” ujar Taufan dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).

No More Posts Available.

No more pages to load.