Porostimur.com, Dobo — Mantan anggota DPRD Provinsi Maluku Temy Oersipuny, menyoroti pernyataan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath mengenai distribusi anggaran pembangunan dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2026.
Menurut Oersipuny, pernyataan Vanath dalam rapat paripurna DPRD Maluku justru membuka ruang bagi publik untuk melihat lebih jauh distribusi program yang dibiayai melalui pinjaman daerah, khususnya yang bersumber dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Bank Maluku-Maluku Utara.
Oersipuny secara khusus menyoroti Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), yang menurutnya perlu mendapat perhatian dalam pembagian program pembangunan.
Pernyataan tersebut disampaikan Oersipuny saat dihubungi Porostimur.com melalui telepon seluler, Kamis (1/10/2026).
Ia mengatakan, persoalan tersebut penting dibuka ke publik karena pembiayaan melalui pinjaman daerah pada akhirnya menjadi bagian dari beban fiskal Pemerintah Provinsi Maluku.
“Kami meminta adanya keadilan anggaran bagi seluruh kabupaten, sebab beban utang SMI maupun PT Bank Maluku dan Maluku Utara pada APBD Provinsi Maluku secara tidak langsung juga menjadi tanggung jawab semua kabupaten yang turut memberikan kontribusi bagi APBD Provinsi. Sehingga tidak terkesan ada kabupaten yang sengaja dianaktirikan,” ujar Oersipuny.
Aru dan SBT Diminta Mendapat Perhatian
Oersipuny menilai alasan mengenai program yang belum memenuhi indikator pembiayaan SMI perlu dijelaskan secara terbuka, terutama terkait parameter yang digunakan dalam menentukan program dan daerah penerima.
Menurut dia, apabila terdapat program dari Aru dan SBT yang belum memenuhi persyaratan pembiayaan SMI, pemerintah dan DPRD perlu menjelaskan indikator serta proses penilaiannya kepada publik.
