Kurnala menambahkan, hingga kini Pemerintah Provinsi Maluku juga masih melakukan seleksi ketat terhadap jajaran pejabat di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), guna memastikan kompetensi dan keilmuan yang sesuai dengan kebutuhan.
“Tujuannya untuk mendapatkan SDM yang mumpuni. Ini bagian dari proses pembenahan birokrasi. Jangan sampai pengisian jabatan strategis hanya berdasarkan kedekatan,” tegasnya.
Meski demikian, Kurnala meminta masyarakat Maluku untuk tidak terburu-buru dalam menilai kinerja pasangan Lawamena. Ia menilai Gubernur dan Wakil Gubernur perlu diberi waktu yang cukup untuk bekerja dan membuktikan kinerjanya.
“Biarkan Pak Gubernur bekerja keras dulu. Lobi-lobi ke pemerintah pusat tidak semudah yang kita bayangkan. Butuh waktu, pendekatan, dan strategi,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat dari dapil Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Kepulauan Aru, Kurnala juga mengungkapkan bahwa sebanyak 45 anggota DPRD Maluku terus berupaya menyuarakan aspirasi daerah ke berbagai kementerian dan lembaga di Jakarta.
“Kami di DPRD tidak diam. Semua kanal lobi kami manfaatkan. Semoga semua bisa terjawab dengan baik dalam waktu dekat,” harapnya.
Lebih lanjut, Kurnala menyinggung potensi sumber daya alam Maluku yang melimpah, termasuk di sektor pertambangan, yang hingga kini belum dikelola secara optimal.










