Menurut Watubun, seluruh tahapan tersebut merupakan bagian dari mekanisme yang harus dilalui sebelum DPRD dan pemerintah daerah mengambil keputusan bersama.
“Namun, sebelum kita tiba pada pengambilan keputusan, sesuai ketentuan, penyampaian keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan gubernur, dalam rapat paripurna didahului dengan laporan Badan Anggaran,” ujar Watubun.
Ia kemudian meminta Banggar menyampaikan laporan hasil pembahasan kepada forum paripurna sebagai bahan bagi anggota DPRD sebelum memasuki tahapan berikutnya.
Laporan tersebut memuat proses pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026, hasil kesepakatan bersama, serta sejumlah catatan dan rekomendasi Banggar terhadap rancangan perubahan anggaran tersebut.
Pengambilan Keputusan Mengacu Tata Tertib DPRD
Watubun menegaskan, seluruh proses pembahasan hingga pengambilan keputusan harus dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku dalam tata tertib DPRD.
“Pelaksanaan setiap tahapan pembahasan hingga pengambilan keputusan harus tetap mengacu pada mekanisme dan ketentuan yang berlaku dalam tata tertib DPRD,” tandasnya.
Penyampaian laporan Banggar tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembahasan Ranperda Perubahan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2026 sebelum DPRD bersama Pemprov Maluku memasuki tahapan persetujuan bersama.











