9 Fraksi DPRD Maluku Setujui Ranperda Perubahan APBD 2026 Jadi Perda

oleh -51 Dilihat
Sembilan fraksi DPRD Provinsi Maluku menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Menurut Watubun, seluruh tahapan tersebut merupakan bagian dari mekanisme yang harus dilalui sebelum DPRD dan pemerintah daerah mengambil keputusan bersama.

“Namun, sebelum kita tiba pada pengambilan keputusan, sesuai ketentuan, penyampaian keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan gubernur, dalam rapat paripurna didahului dengan laporan Badan Anggaran,” ujar Watubun.

Ia kemudian meminta Banggar menyampaikan laporan hasil pembahasan kepada forum paripurna sebagai bahan bagi anggota DPRD sebelum memasuki tahapan berikutnya.

Laporan tersebut memuat proses pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026, hasil kesepakatan bersama, serta sejumlah catatan dan rekomendasi Banggar terhadap rancangan perubahan anggaran tersebut.

Pengambilan Keputusan Mengacu Tata Tertib DPRD

Watubun menegaskan, seluruh proses pembahasan hingga pengambilan keputusan harus dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku dalam tata tertib DPRD.

Baca Juga  IMM Maluku Utara Desak Pempus Transparan Soal Denda Rp500 Miliar PT Karya Wijaya di Pulau Gebe

“Pelaksanaan setiap tahapan pembahasan hingga pengambilan keputusan harus tetap mengacu pada mekanisme dan ketentuan yang berlaku dalam tata tertib DPRD,” tandasnya.

Penyampaian laporan Banggar tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembahasan Ranperda Perubahan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2026 sebelum DPRD bersama Pemprov Maluku memasuki tahapan persetujuan bersama.

No More Posts Available.

No more pages to load.