Richard Rahakbauw: Pengawasan di Buru & Buru Selatan Harus Sesuai Kesepakatan

oleh -93 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, inginkan hasil peninjauan dalam kegiatan pengawasan di Kabupaten Buru dan Buru Selatan, sesuai dengan kesepakatan. Kalau tidak sesuai, maka harus dilakukan proses hukum.

Hal tersebut diungkapkan kepada awak media, usai rapat kerja Komisi III DPRD Provinsi Maluku bersama 16 Mitra Komisi, yang dilaksanakan di ruang Paripurna, dalam rangka membicarakan persiapan pengawasan APBD/APBN tahun anggaran 2020 di Kab/Kota, pada Selasa (2/3/2021).

“Pengawasan itu kan sudah dilaksanakan pada hari Sabtu lalu. Tetapi ketika kemarin kita ikut bimtek, lalu diminta pulang oleh pimpinan untuk rapat Komisi I, II, III, IV membicarakan tentang pengawasan,” jelas Richard.

Baca Juga  Empat Puisi Maswin Muhammad Rahman

“Hari Jumat Komisi III telah melakukan rapat dengan mitra, ternyata data pendukung program kegiatan tahun 2020 di Kabupaten Buru dan Buru Selatan belum lengkap. Oleh karena itu kita tunda sampai hari ini, agar kita dapat memperoleh data lengkap. Lalu kita akan menggunakan data itu dan melihat beberapa program kegiatan yang akan dijadikan sampel untuk kita tinjau,” katanya.

Link Banner

“Sebab dari dokumen APBD dan sebagainya, kurang lebih sekitar 700 proyek yang masuk di Kabupaten Buru dan Buru selatan. Untuk itu, tidak mungkin dalam jangka waktu 8 hari kita bisa tuntaskan itu, dibutuhkan dua bulan,” imbuhnya.

Richard juga menjelaskan, bahwasanya mereka sudah sepakat untuk melihat program kegiatan mana yang ingin ditinjau.

Baca Juga  Semena-mena Klaim Laut China Selatan, China Kalangkabut, 7 Negara Ingin Bergabung Menggempurnya

“Hari ini kita sudah sepakat, dan sampelnya untuk program kegiatan mana yang akan kita tinjau sudah kita serahkan ke dinas terkait, dan besok kita akan pergi bersama-sama ke Kabupaten Buru dan Buru Selatan untuk melihat program dan kegiatan yang telah dijadikan sebagai sampel, juga dari OPD-OPD untuk kita lihat secara langsung,” ungkap Richard.

Menurutnya, kalau kemudian ada masalah, maka setelah selesai melakukan pengawasan, mereka akan kembali untuk melakukan rapat evaluasi dengan teman-teman mitra untuk menanyakan penyebab keterlambatan atau kendala dan sebagainya.

“Kalau di lapangan mereka sesuai dengan kesepakatan kita, maka kita jalan. Tapi kalau tidak sesuai, kita akan konfirmasi pada tingkat pimpinan DPRD untuk menindak lanjuti kepada aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum,” tandasnya. (valen)