Porostimur.com, Piru – Dugaan korupsi mencuat di tubuh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Program kontrak kantor yang menelan anggaran sekitar Rp100 juta per tahun disebut-sebut sarat penyimpangan dan merugikan masyarakat.
Pola Penyalahgunaan Anggaran
Informasi yang beredar menyebutkan, pola-pola pengelolaan anggaran di Disperindag SBB dinilai sistematis dan cenderung menyimpang dari tujuan program.
Dana yang seharusnya diarahkan untuk kepentingan masyarakat justru diselewengkan untuk kebutuhan yang tidak begitu penting.
Ketua DPD II Partai Golkar SBB, Abdussalam Hehanussa, menegaskan pihaknya sangat prihatin dengan dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut.
“Pola-pola penggelapan anggaran dengan modus kontrak kantor sejogjanya tidak perlu lagi dilakukan. Dana yang mestinya untuk program masyarakat jangan sampai dialihkan ke hal-hal yang tidak penting,” tegasnya.
Minta Audit Transparan
Atas dasar itu, Abdussalam meminta aparat berwenang segera melakukan audit terhadap anggaran kontrak kantor Disperindag SBB.
Menurutnya, penggunaan APBD harus transparan, akuntabel, dan tepat sasaran agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Golkar meminta dugaan ini diaudit karena sangat tidak tepat. APBD harus dipakai sesuai peruntukan, jangan sampai jadi ajang permainan oknum,” ujarnya.
