Oleh: M. Isa Ansori, Kolumnis, Dosen Psikologi Komunikasi dan Wakil Ketua ICMI Jatim
Pergantian presiden tidak selalu berarti pergantian kekuasaan. Seseorang bisa memenangkan pemilihan presiden, dilantik, membentuk kabinet, dan menduduki istana, tetapi belum tentu sepenuhnya menguasai jaringan kekuasaan yang bekerja di dalam pemerintahannya.
Inilah paradoks yang sedang dihadapi Presiden Prabowo Subianto. Dugaan penyadapan terhadap komunikasi Presiden yang menyeret sejumlah nama di lingkungan kepolisian membuka pertanyaan serius: apakah Prabowo benar-benar memimpin pemerintahannya sendiri, atau masih ada kekuatan lain yang bekerja di balik struktur kekuasaan formal?
Jika dugaan penyadapan tersebut terbukti dilakukan secara ilegal dengan menggunakan perangkat negara, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran prosedur. Ini menyangkut loyalitas institusi, keamanan kepala negara, dan kemungkinan adanya operasi politik untuk membatasi kedaulatan pemerintahan.
Saya melihat peristiwa ini dalam perspektif pertarungan dua konfigurasi kekuasaan: kekuatan yang tumbuh dari lingkaran politik Jokowi, yang populer disebut Geng Solo, dan kekuatan yang menjadi basis politik Prabowo, yang sering diasosiasikan dengan lingkaran Hambalang.
