Porostimur.com, Ambon – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menjadikan forum pencegahan korupsi sekadar agenda seremonial tahunan. Sebaliknya, komitmen antikorupsi harus diwujudkan melalui pembenahan tata kelola pemerintahan dan penutupan berbagai celah penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, saat mewakili Mendagri dalam kegiatan Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Maluku dan Maluku Utara di Ambon, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan tersebut mempertemukan Kemendagri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Hadir dalam kegiatan itu Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, pimpinan DPRD provinsi, bupati dan wali kota, ketua DPRD kabupaten/kota, sekretaris daerah, inspektur, serta pimpinan perangkat daerah dari kedua provinsi.
Dalam forum tersebut, Hendrik Lewerissa dan Sherly Tjoanda membacakan Pakta Integritas Antikorupsi. Pembacaan pakta kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan oleh seluruh bupati, wali kota, dan ketua DPRD kabupaten/kota di Maluku dan Maluku Utara sebagai bentuk komitmen bersama memperbaiki tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah.









