Penelusuran itu mencakup dokumen perencanaan, APBDes, perubahan anggaran, realisasi kegiatan, hingga hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten SBB.
Ahmad menilai Inspektorat memiliki posisi penting dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena itu, setiap temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan harus memiliki dasar yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga meminta pemeriksaan tidak berhenti pada aspek administratif.
“Kami berharap Kejari SBB turun dan melihat persoalan ini secara utuh. Jangan hanya memeriksa dokumen, tetapi juga cek fisik pekerjaan di lapangan,” katanya.
Ahmad menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menghakimi pihak tertentu. Menurutnya, seluruh dugaan harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, Aliansi Peduli Korupsi Maluku meminta Kejari SBB segera menelaah laporan maupun informasi terkait pengelolaan DD dan ADD Desa Kaibobo tahun anggaran 2024.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Desa Kaibobo maupun Inspektorat Kabupaten SBB belum memberikan klarifikasi terkait dugaan tersebut.
(Tim)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com
