Dorongan tersebut sejalan dengan kebijakan nasional. Kementerian ESDM menargetkan seluruh desa dan dusun yang belum terlayani dapat memperoleh akses listrik secara bertahap hingga 2029. Pemerintah juga mendorong PLTS sebagai salah satu solusi untuk wilayah kepulauan dan lokasi yang sulit dijangkau jaringan PLN.
Namun, Anos mengingatkan agar pembangunan PLTS tidak berhenti pada pembangunan fisik.
“Harus dipastikan siapa yang memelihara, bagaimana ketersediaan baterai dan suku cadang, serta bagaimana sistem operasionalnya. Jangan PLTS dibangun hari ini, dua atau tiga tahun kemudian sudah tidak berfungsi karena tidak ada pemeliharaan,” ujarnya.
MBD dan Tanimbar Jadi Perhatian, Listrik Harus Dukung Ekonomi
Anos secara khusus meminta perhatian terhadap Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, termasuk pulau-pulau yang masih mengalami keterbatasan pelayanan listrik.
Untuk wilayah kepulauan, ia mendorong target peningkatan pelayanan dilakukan secara bertahap, dari enam jam menjadi 12 jam hingga mencapai layanan 24 jam.
Setiap rencana pembangunan PLTS maupun penguatan jaringan, menurut dia, juga perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar terdapat kejelasan mengenai program dan waktu pelaksanaannya.
Selain kebutuhan rumah tangga, Anos menyoroti keandalan listrik untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya sektor perikanan.









