Kementerian ESDM menempatkan BPBL dan Program Listrik Desa sebagai bagian dari upaya memperluas akses listrik, termasuk bagi masyarakat di wilayah 3T. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga menggunakan kombinasi perluasan jaringan, pembangkit komunal atau mini grid, serta PLTS berbasis baterai untuk wilayah terisolasi.
Karena itu, Anos meminta kejelasan mengenai kuota BPBL untuk Maluku, pembagian setiap kabupaten/kota, mekanisme pendataan serta persyaratan calon penerima.
Ia mengusulkan koordinasi antara Dinas ESDM, PLN dan pemerintah kabupaten/kota diperkuat melalui sistem evaluasi yang terukur.
Setiap persoalan kelistrikan, kata Anos, harus dicatat berdasarkan lokasi, permasalahan, program penyelesaian, penanggung jawab, sumber anggaran dan target waktu penyelesaian.
“Yang kita perjuangkan adalah keadilan pelayanan energi. Masyarakat di Ambon membutuhkan listrik yang baik, demikian pula masyarakat di Wadankouw, Nurkat, Watmasa, Wuar Labobar, Kisar, Wetar, Luang, Roma, Damer, Sermata, Aru, Seram, Buru dan seluruh pulau-pulau di Maluku.”
“Karena itu, hasil rapat tidak cukup hanya berupa penjelasan. Kita membutuhkan data yang jelas, program yang jelas, anggaran yang jelas dan target waktu yang jelas, supaya DPRD bersama pemerintah dan PLN dapat mengawalnya sampai benar-benar dirasakan masyarakat,” tutup Anos.









