Porostimur.com | Ambon: Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Selasa (25/5/2021) menggelar rapat kerja (raker) dengan Ketua Komisi Informasi Provinsi Maluku dan Kepala Dinas Infokom Provinsi Maluku untuk membahas program kerja Komisi Informasi di ruang rapat Komisi I DPRD Maluku.
Usai rapat, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra mengatakan, dalam rapat tersebut membicarakan beberapa kendala yang dihadapi Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Maluku.
“Jadi kita mendengar pendapat sebagaimana surat yang dilayangkan KIP Provinsi Maluku terkait dengan persoalan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh KIP”, ujarnya.
Dijelaskannya, persoalan-persoalan tersebut antara lain terkait penganggaran, kekurangan staf, hingga menyangkut respon masyarakat terhadap pentingnya kehadiran KIP di Provinsi Maluku.
Selain itu, ada juga persoalan menyangkut akses informasi di Kota Ambon, yang menurutnya perlu disinkronkan akses tersebut di 11 Kabupaten/ Kota yang ada di Maluku.
“Berbicara KIP ini kan Maluku, berarti tentang 11 Kabupaten/Kota, tadi kita sinkronkan. Kita akan komunikasikan dan akan kita tuntaskan, supaya mereka tetap laksanakan dengan anggaran yang ada dalam waktu dekat, karena dari lima kasus yang diusulkan baru dua kasus yang disidangkan. Mudah-mudahan tiga yang lainnya bisa menyusul supaya masyarakat berhak tahu, karena ini wajib hukumnya menurut UU 1945, masyarakat wajib mendapat informasi publik”, tutupnya. (alena)
