Oleh: Sudjud Siradjuddin, Advokat dan Praktisi Hukum
Jika ada satu pertanyaan mendasar dalam perbincangan mengenai figur yang berpotensi mengisi posisi Wakil Presiden, pertanyaannya bukan lagi siapa orang tuanya, dari keluarga mana ia berasal, atau etnis apa yang melekat padanya. Pertanyaan yang jauh lebih substansial adalah siapa yang memiliki legitimasi konstitusional, pengalaman pemerintahan, kapasitas politik, dan integritas untuk mengemban mandat tersebut.
Dalam kerangka itulah nama Bahlil Lahadalia layak diperbincangkan. Bukan semata karena perjalanan hidupnya yang menarik, melainkan karena rekam jejak sosial, ekonomi, dan politiknya menghadirkan sejumlah dimensi penting dalam diskursus kepemimpinan nasional.
Secara sosiologis: representasi mobilitas sosial Indonesia
Dalam sosiologi politik dikenal konsep representative leadership, yakni kepemimpinan yang memiliki keterhubungan dengan latar sosial masyarakat yang diwakilinya. Kepemimpinan tidak hanya diukur dari jabatan dan kewenangan, tetapi juga dari pengalaman hidup, akses terhadap kesempatan, serta kemampuan memahami realitas sosial masyarakat.
Bahlil bukan berasal dari keluarga elite politik ataupun dinasti kekuasaan. Ia lahir di Fakfak, Papua, dari keluarga sederhana. Ayahnya bekerja sebagai sopir angkutan, sementara ibunya berjualan kue di pasar.
