Oleh: Ady Amar, Kolumnis
Ada yang menarik dari pengunduran diri Gibran. Ia menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada hari yang sama ketika proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR dijadwalkan bergulir. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan tersebut. Rapat paripurna yang sedianya membahasnya pun akhirnya dibatalkan.
Dengan memilih mundur, Gibran menghindari proses politik yang dapat berujung pada pemakzulan. Ini bukan sekadar soal meninggalkan jabatan. Ada konsekuensi politik dan hukum yang mungkin berkembang apabila proses pemberhentian itu berlanjut menjadi pemakzulan. Kini, pintu untuk kembali ke gelanggang politik pada 2029 masih terbuka, jika ia masih menghendakinya dan konstelasi politik memungkinkan.
Tiga tahun ke depan bisa menjadi kesempatan untuk mempersiapkan diri lebih matang. Terutama menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini membayangi kelayakannya sebagai calon pemimpin, termasuk kontroversi dokumen pendidikannya.
Namun, persoalan Gibran tidak berhenti pada dirinya. Ada Geng Solo, dengan Jokowi sebagai figur sentral, yang masa depan pengaruh politiknya juga patut diperhatikan.
Gibran dan Prabowo dipertemukan dalam Pilpres 2024. Keduanya memenangkan kontestasi, tetapi perjalanan menuju 2029 ternyata tidak sesederhana mempertahankan pasangan yang sudah terbentuk. Dalam politik, kesepakatan hari ini tidak selalu menjamin kesetiaan esok hari.
