Dalam beberapa tahun terakhir, tiga kelompok hak asasi manusia terkenal yaitu Human Rights Watch, Amnesty International dan B’Tselem Israel, menuduh Israel melakukan apartheid di dalam negeri maupun di wilayah pendudukan. Amnesti International dan kelompok lainnya mengatakan, fragmentasi wilayah di mana orang Palestina tinggal adalah bagian dari keseluruhan kendali rezim yang dirancang untuk mempertahankan hegemoni Yahudi dari Laut Mediterania hingga Sungai Yordan.
Mereka menunjuk pada kebijakan diskriminatif di dalam Israel dan di Yerusalem timur yang dianeksasi, termasuk blokade Israel di Jalur Gaza yang telah dikuasai oleh kelompok militan Hamas sejak 2007. Kendali Israel terus berlanjut di Tepi Barat, dengan pembangunan permukiman Yahudi yang dianggap ilegal oleh komunitas internasional.
Kementerian Luar Negeri Israel menyebut keputusan Barcelona “sangat disayangkan”. Kementerian mengklaim, keputusan itu bertentangan dengan keinginan mayoritas penduduk kota.
“Keputusan itu memberikan dukungan kepada ekstremis, organisasi teroris, dan antisemitisme. Persahabatan antara Israel dan Barcelona sudah berlangsung lama, dan didasarkan pada budaya dan nilai bersama. Bahkan keputusan yang tidak menguntungkan ini tidak akan merusak persahabatan tersebut,” ujar pernyataan Kementerian Luar Negeri Israel.
