Bawaslu: Pilkada 2020 di Provinsi Maluku Berjalan Lancar

oleh -66 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Evaluasi Pilkada 2020 di Provinsi Maluku yakni di empat Kabupaten/Kota: Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Seram Bagian Timur dan Buru Selatan secara umum dipastikan berjalan lancar dan baik.

Hal ini diungkapkan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku, Kordiv Pengawasan dan Hubal, Paulus Titaley kepada wartawan ketika ditemui di Kantor DPRD Kota Ambon, Senin (1/3/2021). Dikatakan berjalan lancar dan baik karena indikasinya tidak ada gangguan keamanan yang berarti pada saat pelaksanaan Pilkada.

“Dari sisi evaluasi lainnya kemarin Bawaslu Provinsi Maluku baru selesai melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan pengawasan Pilkada serentak tahun 2020 dari 4 Kabupaten/Kota dengan 13 OKP di Provinsi Maluku. Secara umum teman-teman OKP memberikan apresiasi terhadap kerja-kerja pengawasan namun demikian ada beberapa catatan yang menjadi perhatian dari teman-teman OKP dan Bawaslu di antaranya soal data pemilih”, ungkap Paulus.

Dari hasil rapat evaluasi, Bawaslu juga mendapatkan penekanan dan rekomendasi dari OKP bahwa kedepannya Bawaslu harus mampu lebih banyak melakukan kegiatan sosialisasi dengan stakeholder maupun dengan OKP dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat yang lebih luas, dalam hal ini membentuk kelompok pengawasan partisipatif dari masyarakat.

“Di semua tahapan dilakukan evaluasi tapi yang menonjol 2 hal itu. Dari sisi hasil, hasil sudah kita ketahui secara bersama bahwa 4 Kabupaten Pilkada 2020, pemenangnya sudah diketahui dan dari empat, tiga yang mengajukan gugatan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam putusan dismissal tidak menerima atau menolak permohonan dari pemohon. Jadi dengan demikian semuanya sudah selesai dan sudah terjadi pelantikan dua kepala daerah yaitu Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru sementara Buru Selatan dan Maluku Barat Daya itu belum ditetapkan pelantikan mungkin terkait dengan masa akhir jabatan dari 2 kepala daerah dimaksud”, ujarnya.

Baca Juga  Dianiaya saat ke pesta, warga Kampung Oihu akhirnya meninggal dunia

Terkait dengan masalah data pemilih, Paulus mengatakan dalam hasil pengawasan di setiap tahapan, ada temuan dari pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota maupun Kecamatan sampai ke Desa bahwa terdapat pemilih yang ganda, pemilih yang tidak memenuhi syarat, pemilih yang pindah domisili atau alih status, termasuk TNI Polri juga ada dalam data pemilih dan itu ditemukan dan direkomendasikan.

“Jadi pada tahapan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), setelah penetapan DPS 4 Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencermatan dan analisis dari data pemilih sementara yang dihasilkan, jika ditemukan pemilih yang ganda misalnya atau tidak memenuhi syarat langsung direkomendasikan ke KPU Kabupaten/Kota diteruskan juga ke Panwas Kecamatan, Panwas Desa/Kelurahan untuk melakukan koordinasi dengan penyelenggara teknis setingkat dengan mereka dan memberikan saran perbaikan. Itu dilakukan secara bertahap sampai dengan DPS hasil perbaikan masuk ke Daftar Pemilih Tetap (DPT) pun masih kami menemukan pemilik ganda dan itu sudah direkomendasikan”, katanya.

Baca Juga  Keadilan untuk MRS

Paulus melanjutkan, untuk mendapatkan data yang bersih, butuh kerja yang lebih ekstra. Disamping Sidalih yang sudah disiapkan untuk mengecek data-data gandanya ternyata juga masih ditemukan data pemilih yang bermasalah, sehingga Paulus mengatakan bukan hanya sistemnya yang perlu disiapkan tapi sumber daya dalam hal ini operator juga harus siap menginput data yang bersih masuk ke dalam Sidalih sehingga benar-benar memutakhirkan data pemilih yang memenuhi syarat karena apa yang diinput dalam Sidalih itu juga yang akan dikeluarkan oleh Sidalih.

Dari hasil evaluasi, peserta dan OKP juga merekomendasikan untuk melihat bagaimana kerja Sidalih. Hal ini akan diberitahukan kepada KPU sebagai saran perbaikan atau rekomendasi untuk data pemilih yang lebih baik karena Sidalih merupakan wewenang dari KPU.

Baca Juga  Dua Kubu di Fak Fak Bentrok. Polisi Sebut Ada Pihak Ketiga

Untuk kedepannya, Ia mengatakan penyelenggara teknis mempunyai tugas melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan edaran KPU RI No. 132 bahwa rekapitulasi dilakukan setiap 3 bulan atau triwulan sehingga pada Maret 2021 ini akan dilakukan rekapitulasi data pemilih berkelanjutan di tingkat Kabupaten dan tingkat Provinsi. Sebelum rekapitulasi tiap 3 bulan atau triwulan itu, KPU Kabupaten/Kota ditugaskan untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini Dukcapil, TNI, Polri, Pengadilan dan institusi yang ada kaitannya dengan pergerakan penduduk. Setelah itu, dilakukan pencermatan dan masuk kedalam rekapitulasi.

Paulus menambahkan bahwa data pemilih untuk daerah yang melaksanakan Pilkada terintegrasi dengan proses pemutakhiran data pemilih di tahapannya, tapi daerah yang tidak melakukan Pilkada, melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

“Sekarang 2021 tidak ada daerah yang melakukan Pilkada berarti 11 Kabupaten/Kota di Maluku akan konsen melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, dasarnya ada di UU dan edaran KPU No. 132 Tahun 2021”, tambahnya. (alena)