Ternyata, BEM FISIP Unpad tetap mengambil langkah yang sejalan dengan BEM UI dan UGM. Mereka mengkritisi rezim pemerintahan Presiden Jokowi yang dinilai sudah melahirkan kebijakan-kebijakan absurd dan merugikan masyarakat.
“Namun faktanya hari ini masih seringkali kita jumpai rangkaian kebijakan yang absurd dan tidak sesuai dengan omongan Presiden Jokowi. Mulai dari kriminalisasi masyarakat adat, carut marut penanganan covid, hingga pembungkaman kebebasan berpendapat,” kritik BEM FISIP Unpad.
Berikut 5 poin rangkuman keabsurdan rezim Presiden Jokowi menurut BEM FISIP Unpad.
Presiden Jokowi berulang kali mengatakan bahwa dirinya terbuka terhadap kritik hingga berujar kalau kangen didemo. Nyatanya dalam setiap kritik yang disampaikan kepada Presiden Jokowi, baik di sosial media ataupun dalam aksi demonstrasi selalu berujung serangan digital ataupun represifitas kepada pengkritiknya.
2. Presidennya Pakai Baju Adat, tapi di Negaranya Masyarakat Adat Dikriminalisasi
Beberapa kali dalam acara resmi kenegaraan, Presiden Jokowi menggunakan baju adat. Namun realita yang terjadi adalah masyarakat adat sering mengalami kriminalisasi karena mempertahankan tanah leluhur mereka.
3. Presiden Bilang A, Jajarannya Malah B
Beberapa kali instruksi dan ucapan Presiden Jokowi tidak dijalankan dengan sesuai oleh jajarannya. Seperti pada tes wawasan kebangsaan KPK beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa hasil TWK tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam memberhentikan 75 pegawai KPK.
