Porostimur.com, Ambon — Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) yang dipimpin Jenderal Polisi (Purn.) Badrodin Haiti menggelar public hearing di Universitas Pattimura, Ambon, Jumat (12/12/2025). Forum itu mempertemukan berbagai unsur masyarakat—mulai dari raja adat, akademisi, pimpinan universitas, organisasi pemuda, BEM, hingga unsur pengusaha—sebagai bagian dari penjaringan pandangan publik terhadap agenda besar reformasi Polri.
Di antara para peserta, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Maluku menjadi salah satu pihak yang mendapat kesempatan menyampaikan rekomendasi resmi melalui Koordinator Daerah Adam R. Rahantan. Dalam forum tersebut, Rahantan menyoroti bahwa reformasi Polri harus melihat Indonesia bukan semata negara daratan, tetapi negara kepulauan yang memiliki tantangan unik.
Polri Dinilai Belum Adaptif terhadap Karakter Kepulauan
Dalam paparannya, Rahantan menegaskan bahwa provinsi berciri kepulauan seperti Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, dan Papua memiliki tantangan keamanan yang berbeda dibanding wilayah daratan.
“Maluku tidak bisa disamakan dengan daerah daratan. Medan kepulauan, laut sebagai pemisah, cuaca ekstrem, dan biaya mobilitas yang mahal adalah persoalan nyata,” tegasnya.
Ia menilai Polri selama ini masih menggunakan model pengorganisasian berbasis daratan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan wilayah kepulauan. Karena itu, ia meminta model pelayanan keamanan berbasis kepulauan dimasukkan dalam rekomendasi final KPRP untuk Presiden dan Kapolri.
