BEM Nusantara Maluku juga mengusulkan penguatan sarana transportasi laut dan udara, seperti penambahan kapal patroli cepat, kapal multifungsi, speedboat, helikopter hingga drone jarak jauh. Selain itu, penambahan anggaran operasional laut serta peningkatan logistik menjadi kebutuhan mendesak.
Infrastruktur Polri di Maluku Dinilai Memprihatinkan
Rahantan turut mengungkap kondisi infrastruktur polisi di daerah kepulauan yang menurutnya tidak lagi layak digunakan. Ia menyebut masih banyak bangunan Polres dan Polsek peninggalan zaman Belanda yang tidak pernah dipugar, fasilitas logistik yang minim, hingga ruang pelayanan publik yang sempit dan tidak standar.
“Melihat Polsek dan Polres di daerah kepulauan, kita bisa bertanya: apa mungkin Polri bekerja maksimal dengan kondisi seperti itu? Ini sudah darurat,” ujarnya.
Ia mendesak KPRP melakukan audit nasional infrastruktur Polri di wilayah kepulauan dan menjadikannya prioritas pembenahan tingkat nasional.
Keberpihakan dalam Rekrutmen Akpol
Pada bagian lain, Rahantan menyoroti persoalan rekrutmen Akpol yang menurutnya belum mencerminkan keadilan bagi putra daerah.
“Kita semua tahu banyak anak pejabat mudah lolos seleksi Akpol. Ini fenomena nasional. Sementara putra-putri terbaik kepulauan sering tersingkir meski punya potensi besar,” ungkapnya.
