Secara kelembagaan, BNPP dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri dan beranggotakan 27 kementerian dan lembaga dengan lokasi prioritas (Lokpri) sebanyak 222 kecamatan di kawasan perbatasan negara.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Jeffry Apoly Rahawarin meminta kepada seluruh camat di kawasan perbatasan negara untuk memperbaiki pendataan dalam upaya penanganan stunting agar cakupan intervensi bisa tepat sasaran.
Selain itu, Jeffry juga meminta para camat agar meningkatkan pengawasan dan pembinaan penggunaan alokasi dana desa dalam penanganan stunting.
“Khusus menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 para camat di kawasan perbatasan negara diharapkan turut mensukseskan dengan target partisipasi masyarakat pemilih sebanyak 75 persen, menjaga stabilitas wilayah, mensosialisasikan pemahaman pesta demokrasi serta turut memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di kawasan perbatasan negara,” papar mantan Pangdam XVI/Pattimura itu.
Rahawarin menambahkan, dalam konteks pengelolaan perbatasan negara, camat merupakan perangkat pemerintah terdepan dalam sistem administrasi pemerintahan negara merupakan representasi kehadiran pemerintah secara langsung di tengah masyarakat dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan umum.
