Ia juga mengingatkan agar pegawai tidak bertahan di Kota Dobo ketika tugas pelayanan berada di wilayah kecamatan maupun desa.
“Seluruh pegawai yang ditempatkan di kecamatan dan desa diinstruksikan segera kembali ke lokasi pelayanan serta dilarang bertahan di Kota Dobo,” tegas Kaidel dalam sambutannya.
Selain persoalan disiplin kehadiran, Bupati juga mengingatkan para PPPK agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan alkohol dan narkoba, asusila, seks bebas, perjudian maupun praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Pemerintah daerah, kata Kaidel, akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pegawai, termasuk memastikan mereka benar-benar menjalankan pelayanan di lokasi penempatan.
224 Guru dan 15 Tenaga Kesehatan
Kaidel juga mengingatkan para PPPK Paruh Waktu agar tidak menganggap pelantikan sebagai akhir dari proses, melainkan sebagai awal untuk membuktikan tanggung jawab sebagai bagian dari aparatur pemerintah.
“Jangan hari ini sudah dilantik lalu besok tidak masuk lagi. Mudah-mudahan lebih ditingkatkan, supaya pemerintah pusat melihat ini dan besok menjadi penuh waktu. Jangan gaji setengah kerja setengah,” tegasnya.
Sebanyak 239 PPPK Paruh Waktu yang dilantik merupakan hasil penataan tenaga non-ASN tahun 2024.









