Porostimur.com, Maba – Penanganan dugaan pelanggaran aktivitas pertambangan PT Position di Kabupaten Halmahera Timur kembali menjadi sorotan. Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM) Maluku Utara mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polda Maluku Utara, segera mengambil langkah tegas terhadap perusahaan tersebut.
KATAM menilai hingga kini belum ada penindakan yang memberikan kepastian hukum atas sejumlah dugaan pelanggaran yang dikaitkan dengan aktivitas PT Position. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai keseriusan aparat dalam menangani persoalan pertambangan di wilayah Halmahera Timur.
Koordinator KATAM Maluku Utara Muhlis Ibrahim, dalam keterangannya di Ternate, Selasa (17/11/2026), melontarkan kritik terhadap Polda Maluku Utara yang dinilainya belum menunjukkan langkah penegakan hukum secara konkret.
“Polda Maluku Utara dinilai melakukan pembiaran atas indikasi kejahatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Position di Kabupaten Halmahera Timur. Apakah Kapolda Malut, Irjen Pol Arif Budiman, ini takut menindak PT Position?” ujar Muhlis.
Menurutnya, kritik tersebut berkaitan dengan peristiwa pemasangan garis polisi di lokasi penambangan yang diduga dikerjakan PT Position dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Wana Kencana Mineral (WKM) pada Februari 2025.









