Porostimur.com, Ambon – Penyidikan dugaan korupsi pengelolaan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 terus bergulir. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku mulai memperluas pemeriksaan dengan meminta keterangan sejumlah pejabat struktural, termasuk tiga kepala bidang (Kabid).
Ketiga pejabat tersebut diperiksa sebagai saksi pada Senin (16/11/2026). Mereka masing-masing berinisial KLL, Kabid Kebudayaan; JB, Kabid Pembinaan Ketenagaan; serta HS, Kabid Pembinaan Pendidikan Khusus.
Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran di lingkungan Dikbud Maluku, terutama pos belanja yang diduga bermasalah.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat Kejati Maluku, Aizit Latuconsina, membenarkan pemeriksaan terhadap ketiga pejabat tersebut.
“Iya hari ini pemeriksaan terhadap tiga kepala bidang,” ungkap Aizit.
Menurutnya, ketiganya dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai saksi. Penyidik masih mengumpulkan informasi dari pihak-pihak yang dinilai mengetahui proses penggunaan maupun pertanggungjawaban anggaran tahun 2025.
Belanja Perjalanan Dinas Rp4,6 Miliar Jadi Perhatian
Dalam penanganan perkara ini, anggaran sekitar Rp4,6 miliar menjadi salah satu fokus penelusuran penyidik. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan penyimpangan berkaitan dengan belanja perjalanan dinas selama periode Januari hingga Oktober 2025.









