Warga Dukung, tapi Minta Penegakan Hukum Tegas
Masyarakat yang diwawancarai oleh Porostimur.com menyambut baik kebijakan ini. Mereka menganggap surat edaran tersebut sebagai langkah awal untuk menyelamatkan lingkungan pesisir yang selama ini terancam oleh eksploitasi tak terkendali.
Namun di sisi lain, mereka juga menyuarakan kekhawatiran soal implementasi yang tidak tegas dan berpotensi diskriminatif.
“Kami dukung larangan ini, tapi jangan hanya masyarakat kecil yang disasar. Perusahaan besar juga harus ditindak kalau terbukti melakukan penambangan ilegal,” kata Rinto, warga pesisir Kelurahan Siwalima.
Warga lainnya juga menilai bahwa Pemda semestinya menyiapkan regulasi turunan atau kebijakan pendukung sebelum menerbitkan larangan, agar masyarakat tidak dirugikan secara sepihak, terutama mereka yang menggantungkan hidup dari pekerjaan tambang.
“Jangan sampai ini hanya jadi aturan di atas kertas, sementara di lapangan tidak berlaku sama rata. Kami butuh penegakan hukum yang adil,” ujar seorang tokoh adat setempat.
Dengan edaran ini, perhatian publik kini tertuju pada langkah konkret yang akan diambil Pemda Aru dalam penertiban aktivitas tambang ilegal. Apakah benar akan tegas dan merata, atau justru membuka ruang baru bagi praktik pilih kasih. (Maichel Koipuy)
