Berdasarkan data DP3A tahun 2024, tercatat 23 kasus kekerasan terhadap anak dan 38 kasus kekerasan terhadap perempuan. Hingga Agustus 2025, angka itu bertambah dengan empat kasus baru.
“Momen ini adalah forum kesepakatan untuk meningkatkan kesadaran bersama, mendorong advokasi kolegial lintas sektor, serta memaksimalkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Penting bagi kita semua memahami bentuk-bentuk kekerasan, dampaknya, serta keberanian untuk melaporkannya,” tegas Kaidel.
Peran Orang Tua dan Penegakan Hukum
Kasi Datun Kejaksaan Negeri Dobo, Meggy Salay, S.H., M.H., dalam materinya menekankan peran penting keluarga dan pemerintah dalam melindungi anak.
Ia menyebut orang tua harus menjadi garda terdepan dalam pencegahan, sementara aparat hukum wajib menjamin perlindungan anak.
“Dengan upaya bersama, penegakan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak korban kekerasan dapat berjalan efektif, melindungi hak-hak anak, dan mewujudkan keadilan bagi semua pihak,” kata Meggy.
Pertemuan ini diikuti 106 peserta yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi perempuan, kepala sekolah, dan berbagai instansi terkait.
Faktor budaya yang masih memandang kekerasan sebagai hal wajar turut menjadi tantangan besar dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di Kepulauan Aru. (Maichel Koipuy)
