Peningkatan status tersebut tercatat dalam Surat Perintah Aspidsus Kejati Maluku Nomor B-3160/Q.1.5/Fd.1/09/2026.
Hingga kini, Kejati Maluku belum membeberkan secara terbuka konstruksi lengkap dugaan penyimpangan, pihak yang bertanggung jawab, maupun kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
Pemeriksaan terhadap tiga kepala bidang menjadi salah satu langkah penyidik untuk menelusuri alur penggunaan anggaran sekaligus memastikan bagaimana mekanisme pertanggungjawaban perjalanan dinas dijalankan.
Publik kini menunggu perkembangan penyidikan, termasuk kepastian mengenai ada tidaknya kerugian negara serta pihak-pihak yang nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
Kejati Maluku diharapkan menangani perkara ini secara transparan dan profesional. Apabila bukti yang cukup ditemukan, setiap pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
(Josian Kakisina)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com











