Porostimur.com, Jakarta – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai memasuki tahapan formal di DPR RI. Sebanyak 122 anggota dewan dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) yang selanjutnya akan dibahas melalui mekanisme kelembagaan parlemen.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menerima penyampaian usulan tersebut dalam rapat bersama para pengusul di Gedung DPR RI, Rabu (11/11/2026).
Delapan fraksi yang terlibat dalam pengajuan tersebut meliputi PDI Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.
Dalam rapat tersebut, Saan menegaskan bahwa hak menyatakan pendapat merupakan hak konstitusional anggota DPR yang memiliki landasan hukum dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Ia menjelaskan, pengajuan hak menyatakan pendapat memiliki sejumlah dasar, antara lain untuk menyampaikan pandangan terhadap kebijakan pemerintah, merespons kejadian luar biasa, maupun menindaklanjuti pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
Saan juga menyebut, usulan tersebut telah memenuhi persyaratan awal sebagaimana diatur dalam UU MD3, yakni diajukan sedikitnya 25 anggota DPR.
