Porostimur.com, Ambon – Pemerintah Kota Ambon resmi membawa dugaan penerbitan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat palsu atau bodong yang menyeret sejumlah aparatur sipil negara (ASN) ke ranah hukum. Persoalan yang sebelumnya ditangani melalui pemeriksaan internal tersebut kini dilaporkan kepada kepolisian untuk mengungkap asal-usul dokumen dan pihak-pihak yang diduga terlibat.
Langkah hukum ini menegaskan keseriusan Pemkot Ambon dalam membongkar dugaan penyimpangan administrasi kepegawaian yang berpotensi berdampak terhadap tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah.
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Ambon, Henry Toisuta, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan surat laporan pengaduan tertanggal 10 November 2026 kepada Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.
Pelaporan tersebut merupakan tindak lanjut dari konferensi pers Pemkot Ambon pada Senin (9/11/2026), yang sebelumnya mengungkap persoalan dugaan penerbitan SK kenaikan pangkat tidak sah.
Henry mengatakan, laporan kepada kepolisian dilakukan agar persoalan tersebut dapat ditelusuri secara menyeluruh sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Langkah ini merupakan wujud tanggung jawab Pemerintah Kota Ambon untuk menjaga kewibawaan administrasi pemerintahan, melindungi keuangan negara/daerah, serta memastikan setiap tindakan yang mengatasnamakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegas Henry di Balai Kota Ambon, Rabu (11/11/2026).
