Di luar dua undang-undang di atas, karena status Wapres adalah pembantu utama Pesiden, maka Presiden lazim memberikan kewenangan khusus kepada Wapres melalui produk hukum di bawah undang-undang (Perpres, Keppres, atau Inpres) untuk memimpin tim koordinasi lintas kementerian pada isu-isu prioritas nasional. Contoh penugasan yang umum diberikan meliputi percepatan penanggulangan Kemiskinan. Di sini Wapres sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk menyinkronkan program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi antar-kementerian. Wapres juga menjadi Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) untuk mengawasi penyederhanaan regulasi dan tata kelola aparatur sipil negara.
Demikian pula di dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, Wapres menjadi Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), sementara Presiden sebagai Ketuanya. Dalam kedudukannya, Wapres bertugas mengoordinasikan ekosistem industri halal dan perbankan syariah. Belum juga di dalam program percepatan penurunan stunting dan pembangunan SDM. Wapres juga kerap dimandatkan memimpin koordinasi tingkat pusat untuk memastikan anggaran kesehatan dan gizi daerah tepat sasaran. Pada beberapa periode terakhir, Wapres juga diberi mandat khusus mengawal pembangunan kawasan tertentu, seperti kawasan aglomerasi Jabodetabekjur (melalui UU DKJ) atau percepatan pembangunan daerah tertinggal.









