Namun demikian, Irawati menegaskan pentingnya langkah lanjutan berupa penegakan hukum yang adil dan menyeluruh.
Ia meminta aparat kepolisian dapat secara profesional mengungkap dan menyelesaikan akar persoalan, serta memastikan penyelesaian yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak.
Cegah Konflik Meluas dan Pendampingan Hukum
Lebih lanjut, ia mendorong aparat keamanan untuk meningkatkan deteksi dini serta penanganan konflik secara cepat dan terukur, guna mencegah jatuhnya korban yang tidak terkait.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menghindari konflik berkembang menjadi isu yang lebih sensitif, termasuk potensi konflik berbasis SARA.
YLBH Maluku Cabang Kepulauan Aru juga menyatakan kesiapan untuk berperan aktif dalam proses penegakan hukum, termasuk memberikan pendampingan kepada warga terdampak.
“Kami siap bekerja sama dengan pemerintah daerah dan TNI-Polri dalam penegakan hukum yang terbuka dan profesional. Kami juga siap menjadi wadah pendampingan hukum bagi masyarakat yang terdampak konflik,” tegasnya.
Pernyataan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara aparat dan lembaga bantuan hukum untuk memastikan penyelesaian konflik berjalan adil, transparan, dan berkelanjutan.
