Menurut Harry, kepastian tata ruang nantinya dapat menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam menindaklanjuti kepentingan pelaku usaha, khususnya terkait kepastian lokasi kegiatan.
DPRD Pertimbangkan Ekonomi dan Nasib Pekerja
DPRD Kota Ambon menilai persoalan Galian C tidak dapat hanya dilihat dari sisi legalitas usaha.
Sebab, apabila seluruh aktivitas dihentikan, dampaknya berpotensi merembet pada ketersediaan pasir dan batu sebagai material utama pembangunan.
Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan proyek pemerintah maupun pembangunan rumah dan fasilitas masyarakat.
Pada saat yang sama, penghentian aktivitas juga berpotensi memukul masyarakat yang selama ini memperoleh penghasilan dari sektor tersebut.
“Ini bukan hanya bicara pengusaha. Ada operator, sopir, tenaga muat, tenaga bongkar dan masyarakat yang ikut mendapatkan manfaat ekonomi. Semua harus diperhitungkan,” ujarnya.
Harry juga mengungkapkan adanya perkembangan dari rapat lanjutan DPRD Provinsi Maluku terkait aturan baru di sektor pertambangan tersebut.
Dalam pembahasan itu, kewenangan terkait keputusan kuota dan aspek teknis pertambangan tetap berada pada tingkat provinsi.
Namun, terdapat ruang bagi pelaku usaha lama yang sebelumnya telah memiliki izin dan kini sedang mengurus proses perpanjangan atau pembaruan izin.











