DPRD Kota Ambon Minta Walikota Evaluasi Camat Teluk Ambon

oleh -215 views
Link Banner

Porotimur.com | Ambon: Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Maurits Tamaela meminta Walikota Ambon, Richard Louhenapessy untuk mengevalusi Camat Teluk Ambon, terkait kebijakan Camat yaitu harus menunjukan surat rapid ketika melakukan pengurusan di Kantor Camat Teluk Ambon.

“Adanya aturan yang di buat oleh internal pihak Kecamatan Teluk Ambon, saya kira ini menjadi catatan penting untuk dievaluasi oleh Walikota dan Camat itu sendiri juga harus diberikan teguran karena itu tidak boleh dilakukan dan masyarakat wajib mendapatkan pelayanan, apalagi ditengah kondisi PPKM ini”, ujarnya kepada wartawan di Kantor DPRD Kota Ambon, Selasa (13/7/2021).

Tamaela sangat menyayangkan kebijakan tersebut karena selain berkaitan dengan pelayanan publik, Ia menganggap kebijakan tersebut juga memberatkan masyarakat.

Baca Juga  Eks Jubir Gus Dur: Tritura Diperas Jadi Ekatura, Turunkan Presiden!

Dirinya menjelaskan, berdasarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro yang diterbitkan oleh Walikota Ambon hingga tanggal 20 Juli mendatang, itu hanya mengisyaratkan agar masyarakat menunjukan kartu vaksin dan menerapkan protokol kesehatan (prokes), sedangkan untuk menunjukan hasil rapid dalam pelayanan publik itu tidak tercantum didalam aturan.

“Soal pelayanan publik, berdasarkan instruksi Walikota itu hanya menerapkan prokes, work from home ataupun kerja-kerja yang berkaitan dengan sentra pelayanan publik itu memberlakukan prokes yang baik. Penerapan prokes di lokasi, misalnya di tempat-tempat pelayanan pemerintahan di Kecamatan, Kantor Desa/Negeri/Kelurahan dan sebagainya, itu mewajibkan penerapan prokes dan menunjukan hasil vaksin sebagai bentuk edukasi dan motivasi masyarakat di Kota ini untuk mengikuti vaksin, karena itu penting tapi untuk pemberlakuan rapid itu tidak ada dalam aturan”, paparnya.

Baca Juga  Kapolres Kepsul Bagi Sembako untuk Para Lansia di Desa Wai Nin

Dirinya mengaku setuju jika dalam pelayanan publik ada inisiatif untuk melakukan rapid, tetapi rapid yang disediakan oleh pihak kantor Kecamatan, bukannya menyuruh masyarakat untuk mengurus rapid sendiri, karena itu hanya akan memberatkan masyarakat dengan biaya rapid.

Terkait pelayanan publik, anggota legislatif dari partai Nasdem ini pun menandaskan, kebutuhan-kebutuhan pelayanan publik seperti pembuatan KTP, KK dan lain-lain itu wajib dilayani apalagi hanya sekedar membutuhkan tanda tangan. Tentunya pelayanan tersebut tetap dengan menerapkan prokes yang ketat. Ia juga mengatakan, akan berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk membicarakan hal ini.

“Kita jangan terlalu berlebihan dengan kondisi ini, yang penting kita menerapkan prokes dan memberikan edukasi kepada masyarakat karena tugas kita adalah melayani rakyat. Jangan persulit masyarakat. Ini sebuah hal yang sangat keliru dilakukan oleh pihak Kecamatan dan ini harus dievaluasi bila perlu mendapat teguran dari Walikota kalau itu benar-benar terjadi. Harus diperbaiki dan rakyat harus dilayani. Segera saya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah kota terkait hal ini”, tutupnya. (alena)

No More Posts Available.

No more pages to load.