Menurutnya, perubahan ini bukan sekadar penyesuaian teknis, tetapi berdampak langsung pada mobilitas warga dan aktivitas ekonomi di wilayah kepulauan seperti MBD.
DPRD Terima Banyak Keluhan Masyarakat
Alhidayat menegaskan, Komisi III telah menerima berbagai aspirasi dari masyarakat MBD yang merasa dirugikan dengan kebijakan tersebut. Akses transportasi laut merupakan urat nadi kehidupan di wilayah kepulauan, mulai dari distribusi barang, layanan kesehatan, hingga pendidikan.
“Perubahan trayek ini memberikan dampak besar terhadap aktivitas ekonomi dan ketersediaan akses transportasi bagi masyarakat MBD,” ujarnya.
Aspirasi tersebut, kata dia, menjadi dasar bagi DPRD untuk mendorong revisi kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada kebutuhan masyarakat di daerah terpencil.
DPRD MBD Diminta Ajukan Usulan Resmi
Sebagai langkah konkret, DPRD Provinsi Maluku mendorong DPRD Kabupaten MBD untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan setempat.
“Pihak DPRD Kabupaten MBD akan melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan setempat untuk menyusun surat usulan yang akan diajukan ke Dinas Perhubungan Provinsi Maluku,” jelas Alhidayat.
Surat tersebut akan menjadi dokumen resmi yang memuat keberatan serta usulan perubahan trayek sesuai kebutuhan riil masyarakat.
Komisi III Akan Temui Dirjen Hubla
Tak berhenti di tingkat daerah, Komisi III DPRD Provinsi Maluku juga berencana membawa persoalan ini langsung ke pemerintah pusat.









