Porostimur.com, Piru – Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaibobo, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), menjadi sorotan menyusul dugaan belum tuntasnya dua proyek pembangunan yang dibiayai anggaran tahun 2024.
Dua pekerjaan yang dipersoalkan masyarakat tersebut yakni pembangunan drainase sepanjang 100 meter di kawasan Dokyard, Dusun Tiga Soa, serta pembangunan Balai Pertemuan Warga. Keduanya diduga belum diselesaikan sebagaimana mestinya, meskipun anggaran telah dialokasikan.
Sorotan juga mengarah kepada Kepala Desa Kaibobo berinisial AK, terutama terkait transparansi pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan proyek.
Berdasarkan informasi yang sebelumnya disampaikan warga kepada media Babeto.id pada 5 Mei 2025, pekerjaan drainase yang mulai dikerjakan sejak 2024 itu diduga belum rampung, bahkan disebut baru mencapai tahap plester.
Persoalan semakin mengemuka setelah muncul informasi mengenai perubahan nilai anggaran pembangunan drainase tersebut.
Anggaran yang semula tercatat sebesar Rp85.215.000 disebut berubah menjadi Rp159.347.500. Namun, papan informasi proyek dilaporkan masih mencantumkan nilai anggaran awal.
Perubahan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar penyesuaian anggaran, mekanisme administrasi yang digunakan, hingga kesesuaian antara nilai anggaran dan realisasi pekerjaan di lapangan.









