Dalam kondisi seperti itu, kebijakan efisiensi yang diterapkan berulang tanpa diikuti penguatan kapasitas fiskal daerah dinilai dapat mempersempit kemampuan pemerintah daerah menjalankan program prioritas.
Jangan Sampai Efisiensi Pangkas Pelayanan Publik
Said mengingatkan, ruang fiskal daerah yang terus menyempit pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap masyarakat.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan kebijakan penghematan tidak menyentuh belanja yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan pelayanan publik.
“Kalau ruang fiskal daerah terus dipersempit, yang terdampak pada akhirnya adalah masyarakat. Program pembangunan bisa tertunda, pelayanan publik berkurang, sementara kebutuhan masyarakat justru terus meningkat,” katanya.
Karena itu, Said mendorong pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja kementerian dan lembaga sebelum meminta pemerintah daerah kembali melakukan efisiensi pada tahun anggaran 2027.
Menurutnya, pemerintah pusat perlu memberikan contoh dengan memastikan belanja negara benar-benar diarahkan pada program yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
“Efisiensi harus menjadi kebijakan bersama, bukan instruksi satu arah kepada daerah,” ujarnya.
Ia menilai prinsip keadilan dalam pengelolaan fiskal harus menjadi pijakan utama. Penghematan seharusnya dilakukan secara proporsional oleh pemerintah pusat maupun daerah dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan masing-masing.
