Pernyataan Said menambah sorotan terhadap kebijakan efisiensi anggaran 2027 yang diperkirakan akan menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah daerah.
Pasalnya, kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan angka dalam APBD, tetapi juga menyangkut kemampuan daerah mempertahankan pembangunan, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan.
Bagi Said, efisiensi anggaran tidak boleh berujung pada pemindahan beban fiskal dari pusat ke daerah.
“Yang harus dihemat adalah belanja yang tidak produktif, bukan pelayanan yang menjadi hak masyarakat,” pungkasnya.
(Josian Kakisina)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com
