Lahan dan Perizinan Jadi Kunci Percepatan
Selain persoalan lahan, PLN juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk lokasi pembangunan yang berada di kawasan tertentu, termasuk hutan lindung dan hutan produksi.
Koordinasi lintas sektor dinilai penting agar proses penyelesaian administrasi dan perizinan tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan.
“Kami memohon dukungan seluruh pihak, khususnya pemerintah daerah, untuk membantu proses penyediaan lahan, koordinasi kawasan, serta penyelesaian perizinan. Dengan lokasi yang sudah clear and clean, proses pembangunan dapat dilakukan lebih efektif dan manfaat listrik dapat segera dirasakan masyarakat,” tegas Dony.
Melalui kolaborasi DJK Kementerian ESDM, PLN dan pemerintah daerah, Program Lisdes di Maluku Utara diharapkan dapat mempercepat pemerataan akses energi sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah.
Menurut Dony, kehadiran listrik tidak hanya berkaitan dengan penerangan, tetapi juga membuka ruang bagi peningkatan aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan dan berbagai sektor kehidupan masyarakat.
“Listrik bukan hanya menghadirkan penerangan, tetapi juga menjadi penggerak pembangunan masyarakat melalui peningkatan aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya. PLN berkomitmen terus berkolaborasi untuk menghadirkan energi bagi masyarakat Maluku Utara,” pungkasnya.
