Sedangkan pada sisi lain, kultur politik yang hadir di Maluku Utara, menurutnya, lebih terkesan ekonomistik, yakni kultur politik yang memandang kekuasaan sebagai investasi. Lalu kemudian melahirkan politik kekuasaan yang memiliki indikator yakni bekerjanya kekuasaan dan uang.
“Kita selalu membangga-banggakan bahwa kekayaan alam merupakan modal satu-
satunya bagi upaya mendorong kebangkitan Maluku Utara yang kini berusia 21 tahun.
21 tahun setelah Maluku Utara tegak sebagai provinsi, dan atas dasar berbagai problem
yang dihadapi, Maluku Utara membutuhkan refleksi sekaligus proyeksi untuk mengkaji
perubahan penting lingkungan global. Disrupsi, pandemi Covid-19, serta perubahan tatanan
politik global serta perkembangan ekonomi dunia, membutuhkan tidak sekadar kemampuan pengelolaan, tetapi juga kepemimpinan yang visioner, berani, serta memiliki gagasan yang bertaut dengan perubahan lingkungan yang ada,” pungkasnya. (sarjan)
