Selain itu, mereka juga mendesak pelibatan masyarakat lokal secara aktif dan adil dalam setiap tahapan proyek.
“Energi bersih tidak boleh dijadikan tameng untuk mengabaikan hukum dan hak masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran, harus ditindak tegas. Tidak boleh ada perlindungan terhadap korporasi,” tegas Riswan.
Ia menutup dengan peringatan bahwa pembangunan energi di Maluku Utara harus berpijak pada prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.
“Jangan sampai proyek energi justru meninggalkan persoalan baru bagi masyarakat dan lingkungan,” pungkasnya. (Amirudin Irsad)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com
