Bahkan, Gerindra memberikan peringatan bahwa persetujuan tersebut dapat ditarik kembali apabila dua persoalan utama, yakni selisih anggaran sekitar Rp39 miliar dan kegiatan senilai Rp1,5 miliar yang diduga tidak melalui mekanisme OPD, tidak mampu dijelaskan serta dipertanggungjawabkan secara transparan.
Fraksi Gerindra juga meminta agar proses pembahasan RAPBD ditunda apabila kejelasan dan kepastian terhadap kedua persoalan tersebut belum terpenuhi.
Sikap tersebut menegaskan bahwa penerimaan Gerindra terhadap Ranperda APBD 2027 masih bergantung pada penjelasan dan tindak lanjut pemerintah daerah terhadap berbagai catatan yang telah disampaikan.
Bagi Gerindra, setiap alokasi anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan, sesuai mekanisme perencanaan, tepat sasaran, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat Halmahera Selatan.
(Amirudin Irsad)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com










