“Yang kami harapkan adalah pemerintah pusat, DPR, DPD, dan Presiden benar-benar memiliki political will yang serius untuk menjadikan RUU Daerah Kepulauan sebagai undang-undang,” katanya.
Ia juga menyinggung sejarah panjang perjuangan lebih dari 18 tahun yang berakar dari Deklarasi Wawasan Nusantara 1957, hingga pengakuan internasional terhadap negara kepulauan melalui UNCLOS 1982.
Menurutnya, tanpa perlindungan hukum yang sesuai karakteristik wilayah kepulauan, ketimpangan pembangunan dan layanan publik akan terus berlanjut.
Seruan untuk Memperkuat Gerakan Kolektif
Mengakhiri penyampaiannya, Gubernur Maluku kembali mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat konsolidasi politik secara bersama-sama.
“Kita harus menyatukan persepsi dan mengatakan kepada pemerintah pusat: ini saatnya. Perjuangan ini harus diwujudkan menjadi Undang-Undang Daerah Kepulauan,” pungkasnya.
Pertemuan Rakornas ditutup dengan komitmen bersama untuk memastikan bahwa aspirasi daerah kepulauan dihormati melalui lahirnya perangkat hukum yang adil dan berpihak pada masyarakat di wilayah kepulauan. (red)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel porostimur.com









