Hendra Karianga: Hibah Kesbangpol Halsel Tanpa SK, NPHD dan Proposal Harus Diusut Jaksa

oleh -38 Dilihat
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan belanja hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2024 mendapat sorotan praktisi hukum, Hendra Karianga.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK mencatat realisasi belanja hibah mencapai Rp5,25 miliar. Namun, penyalurannya kepada badan, organisasi sosial, dan partai politik dinilai belum sepenuhnya memenuhi ketentuan.

Salah satu temuan BPK adalah sebanyak 87 penerima hibah dengan total nilai Rp4,1 miliar tidak didukung Surat Keputusan kepala daerah.

Selain itu, terdapat penyaluran hibah senilai Rp525 juta kepada 17 penerima tanpa dilengkapi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sementara 15 penerima lainnya dengan total nilai Rp275 juta diketahui tidak memiliki proposal pengajuan hibah.

Persoalan juga ditemukan pada pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Sebanyak 68 penerima hibah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan total nilai mencapai Rp3,11 miliar. Temuan tersebut turut mencakup bantuan keuangan daerah yang diterima dua partai politik.

BPK juga mencatat daftar penerima hibah tidak dicantumkan dalam penjabaran APBD maupun APBD Perubahan. Kondisi ini dinilai meningkatkan risiko ketidaktepatan sasaran dan membuka peluang penyalahgunaan belanja hibah.

Baca Juga  Mikel Arteta Pastikan William Saliba Siap Kembali, Arsenal Hadapi Newcastle

Rangkaian temuan tersebut menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk melakukan pembenahan tata kelola anggaran hibah, mulai dari proses perencanaan, penetapan penerima, penyaluran hingga pertanggungjawaban.

No More Posts Available.

No more pages to load.