IMM Maluku Utara Desak Pempus Transparan Soal Denda Rp500 Miliar PT Karya Wijaya di Pulau Gebe

oleh -23 Dilihat
Ketua Umum DPD IMM Maluku Utara M. Taufan Baba, mengatakan penegakan hukum di sektor pertambangan tidak boleh berhenti sebatas pemberian sanksi administratif tanpa memastikan adanya penyelesaian dan pemulihan lingkungan.

Menurut IMM, terdapat sedikitnya empat persoalan mendasar yang hingga kini membutuhkan penjelasan pemerintah dan manajemen perusahaan.

Denda Rp500 Miliar hingga Temuan BPK Jadi Sorotan

Persoalan pertama menyangkut sanksi administratif sekitar Rp500 miliar yang sebelumnya dijatuhkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) kepada PT Karya Wijaya.

Sanksi tersebut berkaitan dengan dugaan aktivitas pertambangan di kawasan hutan seluas 51,3 hektare tanpa mengantongi izin penggunaan kawasan hutan (IPKH/PPKH).

Namun, IMM mempertanyakan realisasi pembayaran denda tersebut. Hingga kini, menurut Taufan, belum ada informasi terbuka kepada publik mengenai apakah dana tersebut telah disetorkan ke kas negara atau belum.

Persoalan kedua berkaitan dengan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyoroti belum terpenuhinya kewajiban perusahaan dalam menyetorkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang.

Baca Juga  Tiket Ferry Hunimua–Waipirit Diduga Bermasalah, Warga Desak GM ASDP Ambon Dicopot

Selain itu, perusahaan juga disorot terkait pembangunan dermaga khusus atau jetty yang disebut belum mengantongi izin pemanfaatan ruang.

IMM menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena Pulau Gebe merupakan wilayah pulau kecil yang memiliki kerentanan ekologis terhadap aktivitas pertambangan dan pembangunan infrastruktur penunjangnya.

No More Posts Available.

No more pages to load.