Persoalan ketiga menyangkut konflik tata usaha negara antara PT Karya Wijaya dan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN), terkait dugaan tumpang tindih batas wilayah konsesi pertambangan.
Bagi IMM, persoalan tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap tata kelola perizinan pertambangan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun konflik kepentingan di lapangan.
Sementara persoalan keempat berkaitan dengan afiliasi kepemilikan saham perusahaan dengan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos.
Kondisi ini, menurut IMM, memunculkan pertanyaan publik mengenai objektivitas pengawasan pemerintah daerah terhadap perusahaan tersebut.
Karena itu, IMM meminta pemerintah pusat mengambil alih fungsi pengawasan secara lebih langsung untuk memastikan seluruh proses pemeriksaan dan penegakan hukum berjalan independen serta bebas dari potensi intervensi kekuasaan.
IMM Ajukan Tiga Tuntutan, Ancam Lanjutkan Konsolidasi
Atas berbagai persoalan tersebut, DPD IMM Maluku Utara menyampaikan tiga tuntutan kepada Satgas PKH, Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, serta manajemen PT Karya Wijaya.
Pertama, IMM mendesak keterbukaan informasi mengenai status pembayaran denda administratif sekitar Rp500 miliar, termasuk kepastian penyetoran dana tersebut ke kas negara.










