Kedua, IMM meminta perusahaan segera memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana temuan BPK, terutama terkait dana jaminan reklamasi dan pascatambang serta legalitas pemanfaatan ruang untuk pembangunan jetty.
Ketiga, IMM mendesak penegakan hukum terhadap seluruh persoalan yang melibatkan PT Karya Wijaya dilakukan secara transparan, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan.
Taufan menegaskan, pihaknya tidak ingin berbagai persoalan tersebut hanya menjadi catatan administratif tanpa tindak lanjut yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap lingkungan.
“IMM Maluku Utara akan terus mengawal kasus ini. Jika tidak ada kejelasan dan keterbukaan dari instansi berwenang maupun manajemen perusahaan, kami siap menempuh langkah-langkah konsolidasi gerakan dan pelaporan lanjutan ke tingkat pusat,” tegasnya.
IMM berharap pemerintah tidak hanya memberikan penjelasan normatif, tetapi juga membuka perkembangan penanganan setiap temuan kepada masyarakat.
Bagi organisasi mahasiswa tersebut, perlindungan lingkungan Pulau Gebe dan kepastian penegakan hukum merupakan persoalan publik yang harus dijawab secara terbuka oleh pemerintah maupun perusahaan.
(red)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com











