Oleh: Asri Tadda, Ketua DPW Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan
Dalam beberapa tahun terakhir, ruang publik kita semakin ramai oleh seremoni penyerahan penghargaan kepada kepala daerah. Hampir setiap bulan, bahkan nyaris setiap pekan, publik disuguhi foto-foto bupati, wali kota, dan gubernur yang berdiri di atas panggung kementerian, menggenggam trofi atau piagam bertuliskan “prestasi”. Hal ini meningkat setiap jelang akhir tahun.
Ironisnya, semakin sering penghargaan itu diberikan, semakin kabur makna keberhasilan yang sebenarnya. Penghargaan yang semestinya menjadi pengecualian atas capaian luar biasa justru berubah menjadi rutinitas administratif. Negara seolah sedang mengalami inflasi simbol prestasi: banyak jumlahnya, rendah nilainya.
Di titik inilah pertanyaan mendasar perlu diajukan. Apakah penghargaan tersebut benar-benar mencerminkan kualitas kepemimpinan dan dampak kebijakan, atau sekadar penanda kepatuhan birokratis atau administratif yang dibungkus seremoni?
Prestasi Kuantitatif
Mayoritas penghargaan yang diberikan kementerian kepada daerah bertumpu pada indikator kuantitatif. Persentase, peringkat, rasio, dan tren statistik menjadi penentu utama. Pendekatan semacam ini memang mudah diukur dan mudah dipresentasikan, tetapi sering kali gagal menangkap realitas sosial yang lebih kompleks.
