Lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa itu dikabarkan telah menyampaikan rekomendasi kepada Inspektorat SBB terkait pengelolaan anggaran tahun 2024.
BPD juga disebut beberapa kali menyurati Pemerintah Desa Kaibobo dan mendatangi kantor desa untuk meminta dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), APBDes, serta RAB kegiatan tahun anggaran 2024.
Namun, menurut sumber, permintaan dokumen tersebut belum memperoleh respons yang memadai.
Dengan adanya rencana Monev dan investigasi Inspektorat, masyarakat berharap seluruh persoalan yang disampaikan BPD dapat diperiksa secara menyeluruh dan objektif.
Masyarakat juga meminta Kejaksaan Negeri SBB dan Polres SBB ikut memberikan perhatian sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Pemeriksaan diharapkan tidak hanya berhenti pada kelengkapan administrasi, tetapi juga mencakup kesesuaian perencanaan anggaran, perubahan nilai kegiatan, realisasi pekerjaan fisik, hingga laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, masyarakat berharap persoalan tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sebaliknya, jika hasil pemeriksaan menyatakan seluruh penggunaan anggaran telah sesuai aturan, hasilnya perlu disampaikan secara transparan agar tidak berkembang menjadi spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.
